Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan oleh negara kepada individu atau badan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, pajak memiliki dasar hukum yang kuat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya, pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap warga negara dan badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan pajak diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang memberikan landasan hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, otoritas perpajakan, serta prosedur administrasi pajak. UU ini mengatur berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang harus dipenuhi oleh individu maupun perusahaan sesuai dengan pendapatan atau transaksi yang mereka lakukan.

Dalam perspektif hukum, pajak juga menjadi alat bagi negara untuk mencapai tujuan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, seperti penghindaran pajak atau penggelapan pajak, dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang terkait dalam UU KUP. Dengan demikian, pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang telah ditetapkan.