Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dalam undang-undang perpajakan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP adalah pengusaha yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa yang mereka jual atau berikan. Status PKP diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki omzet penjualan yang melebihi batas penghasilan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Dalam ranah hukum, PKP diatur oleh ketentuan perpajakan yang menetapkan kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak berstatus PKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PKP harus menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi yang dikenakan PPN, dan melaporkan serta menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara. PKP juga wajib menyusun laporan pajak secara berkala dan mematuhi ketentuan perpajakan lainnya yang berlaku, termasuk melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat.

Pentingnya status PKP dalam sistem perpajakan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kewajiban memungut dan menyetor pajak, tetapi juga berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam hal pengelolaan perpajakan. PKP dapat mengklaim kredit pajak masukan atas PPN yang dibayar pada pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha, yang dapat mengurangi kewajiban pajak keluaran. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan hukum ini sangat penting bagi PKP untuk menghindari sanksi administratif atau hukum serta memastikan kelancaran operasional bisnis yang berkelanjutan.