Perubahan modal adalah proses dimana perusahaan melakukan penyesuaian pada struktur modalnya, baik melalui penambahan maupun pengurangan modal. Ini bisa melibatkan penerbitan saham baru, pembelian kembali saham yang ada, atau perubahan dalam bentuk investasi. Perubahan modal ini bertujuan untuk memperbaiki atau menyesuaikan struktur keuangan perusahaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnisnya, seperti memperluas operasi atau menyeimbangkan neraca.

Dari perspektif hukum, perubahan modal harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan proses tersebut. Di Indonesia, misalnya, perubahan modal harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pasar modal. Perusahaan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk pembuatan dan pengesahan dokumen resmi seperti akta perubahan modal, serta pendaftaran perubahan di instansi terkait.

Kepatuhan terhadap hukum dalam proses perubahan modal sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan administratif di masa depan. Pengelolaan yang tepat memastikan bahwa perubahan modal dilaksanakan secara transparan dan sah, melindungi hak-hak pemegang saham dan pihak terkait lainnya, serta mendukung integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan.