Solusi Praktis untuk Perubahan KBLI Bisnis Anda
Kami memahami betapa pentingnya memperbarui KBLI untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Anda. Di Dunia Legalitas, kami hadir untuk membantu Anda dalam proses perubahan KBLI agar bisnis Anda tetap sesuai dengan regulasi terbaru. Kami memiliki tim ahli yang siap mendampingi Anda sepanjang proses perubahan hingga pengesahan oleh instansi terkait
Apa Saja yang Perlu Diperbarui dalam Perubahan KBLI?
Pembaruan ini penting untuk menjaga agar perusahaan Anda tetap sesuai dengan regulasi terbaru dan berfungsi dengan efisien dalam kerangka hukum yang berlaku. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.
Alasan Pentingnya Melakukan Perubahan KBLI
Memastikan bahwa bisnis Anda mematuhi regulasi terbaru dan klasifikasi yang berlaku, yang penting untuk kepatuhan hukum dan administrasi.
Menyesuaikan kode KBLI dengan kegiatan usaha aktual perusahaan Anda agar tercermin dengan akurat dalam data resmi dan membantu dalam perizinan dan pelaporan.
Mendukung pertumbuhan dan perubahan arah bisnis, sehingga aktivitas baru atau perubahan strategi dapat diklasifikasikan dengan tepat.
Memungkinkan akses ke fasilitas, dukungan, dan insentif yang mungkin terkait dengan sektor usaha tertentu, yang sering kali bergantung pada klasifikasi KBLI yang akurat.
Mencerminkan perubahan dan inovasi dalam bisnis Anda, memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang dinamis dan terbarukan.
APA ITU PERUBAHAN KBLI?
Perubahan KBLI diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan klasifikasi usaha sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi terkini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengatur kewajiban perusahaan untuk mendaftar dan memperbarui informasi terkait kegiatan usahanya, termasuk kode KBLI.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perusahaan menetapkan prosedur pendaftaran dan perubahan data perusahaan, termasuk perubahan KBLI. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan perubahan KBLI dan penerapan kode-kode terbaru.
Untuk pedoman penggunaan KBLI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia memberikan panduan tentang penggunaan dan perubahan KBLI. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa klasifikasi usaha tetap relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
INFORMASI PERUBAHAN KBLI PT
Proses
- Evaluasi Kebutuhan Perubahan
- Persiapan Dokumen
- Pengajuan Permohonan
- Verifikasi dan Evaluasi
- Penerbitan Bukti Perubahan
- Pembaruan Dokumen Perusahaan
- Sosialisasi dan Implementasi
- Pantau dan Evaluasi
Syarat
- Didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang dan disahkan melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- Pengurus perusahaan harus memiliki minimal satu komisaris dan satu direktur.
- Untuk PT lokal atau PMDN, nama perusahaan tidak boleh lebih dari tiga suku kata dan tidak boleh mengandung kata atau istilah asing.
- Pemegang saham wajib membeli saham perusahaan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.
- Status PT sebagai badan hukum hanya akan diperoleh setelah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menerima bukti pendaftaran.
- Jika pendiri PT adalah suami-istri tanpa perjanjian pranikah, maka harus menambahkan satu orang lagi sebagai pemegang saham.
- Setoran modal minimum adalah 25% dari total modal dasar perusahaan.
Dokumen
- Akta Pendirian PT dan Perubahan (Jika ada)
- SK Kemenkumham Pendirian PT (Beserta Perubahan Jika Pernah Dilakukan Perubahan)
- KTP dan NPWP Seluruh DIRKOM dan Pemegang Saham
- NPWP PT
- NIB
- No.Telp dan Email Pemegang Saham dan DIRKOM
- Email PT
- Account OSS (Jika Mau dibantu urus Perubahan OSSnya)
- Agenda Perubahan PT (Perubahan DIRKOM, Perubahan KBLI, Peralihan Saham, Perubahan Modal)
- Dokumen Pendukung Lainnya sesuai dengan Agenda perubahannya
* Agenda Perubahan KBLI
- KBLI Yang Dipilih
INFORMASI PERUBAHAN KBLI CV
Proses
CV tidak membutuhkan RUPS, sehingga keputusan perubahan KBLI dapat langsung dilakukan oleh para sekutu. Prosesnya lebih mudah karena hanya perlu melakukan perubahan akta CV melalui notaris, dan dilaporkan ke dinas perizinan daerah setempat. Setelah itu, perubahan KBLI didaftarkan melalui OSS.
Syarat
- Akta perubahan CV harus disusun oleh notaris untuk mencatat perubahan KBLI yang diinginkan. Akta ini menggantikan akta pendirian awal, dengan memasukkan KBLI baru atau memperbarui KBLI yang ada.
- Karena CV tidak memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan perubahan KBLI harus disetujui oleh sekutu aktif dan pasif dalam CV.
- Dokumen yang menunjukkan alamat resmi CV, biasanya dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan tempat usaha berada. Surat domisili ini penting untuk keperluan izin usaha.
- CV yang ingin mengubah KBLI harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan melalui Online Single Submission (OSS). Jika sudah ada NIB sebelumnya, perubahan KBLI bisa dilakukan dengan memperbarui data di OSS.
- Jika perubahan KBLI mempengaruhi jenis usaha yang dijalankan, izin usaha yang sebelumnya telah diterbitkan melalui OSS mungkin perlu diperbarui atau diubah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV yang aktif harus dilampirkan, karena setiap perubahan KBLI perlu dilaporkan ke kantor pajak.
- Bagi CV yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), perubahan KBLI mungkin perlu dilaporkan dalam laporan ini.
Dokumen
- Akta Pendirian dan Perubahan (Jika ada)
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV (Beserta perubahan jika pernah melakukan perubahan)
- KTP dan NPWP Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham
- NPWP CV
- NIB CV
- No.Telp dan Email Pengurus dan Pemegang Saham
- Email CV
- Account OSS (Jika Mau dibantu urus Perubahan OSSnya)
- Dokumen Pendukung Lainnya sesuai dengan Agenda perubahannya
FAQ SEPUTAR PERUBAHAN KBLI
Untuk melakukan perubahan KBLI, perusahaan harus mengajukan permohonan perubahan kepada instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses ini biasanya melibatkan penyampaian dokumen pendukung, seperti perubahan anggaran dasar dan informasi terbaru tentang kegiatan usaha. Pastikan untuk mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berlaku.
Waktu yang dibutuhkan untuk proses perubahan KBLI bervariasi tergantung pada kompleksitas perubahan dan efisiensi administrasi instansi terkait. Secara umum, proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selalu periksa status pengajuan Anda secara berkala dan pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disubmit dengan benar.