Direksi Komisaris (DIRKOM) adalah istilah yang mengacu pada gabungan dua organ penting dalam struktur tata kelola perusahaan, yaitu direksi dan dewan komisaris. Dalam perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perusahaan sehari-hari, sementara komisaris berfungsi sebagai pengawas atas tindakan dan keputusan direksi. Komisaris memiliki hak untuk memberikan nasihat serta mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh direksi untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Dari sudut pandang hukum, pembagian tugas antara direksi dan komisaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam undang-undang ini, direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan saran kepada direksi. Hubungan antara direksi dan komisaris bersifat saling melengkapi, di mana komisaris tidak boleh ikut campur dalam operasional sehari-hari perusahaan, namun berhak menilai dan memberi pandangan terkait keputusan yang dibuat oleh direksi.

Lebih lanjut, UUPT juga memberikan kewenangan kepada komisaris untuk sementara waktu mengambil alih tugas direksi apabila seluruh anggota direksi tidak dapat menjalankan tugasnya atau posisinya kosong. Pasal 108 ayat 2 UUPT menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki kewenangan untuk sementara menjalankan tugas-tugas direksi dengan alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur dan fungsi antara direksi dan komisaris ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.